BAB I
PENDAHULUAN
1. 1 LATAR BELAKANG
Ideologi
sesungguhnya Partai Politik itu adalah Kepentingan dan Kekuasaan, jadi jangan
terlalu naif dalam mengamati sepak terjang partai politik, kapan pernah ada
partai politik yang arah kebijakannya untuk kepentigan rakyat, dinamika politik
adalah dinamika berbagai kepentingan, kepentingan politik, kepentingan partai
juga kepentingan untuk meraih kekuasaan dengan memenangkan pertarungan politik.
Etika politik adalah sesuatu yang langka dalam berpolitik, satu sama lain
saling menyerang dan menuduh tidak memiliki etika politik, namun pada
kenyataannya, tidak satu pun dari partai politik yang memiliki etika
berpolitik.
Jangan
terlalu mudah tertipu dengan jargon politik, ini bukanlah agitasi atau pun
provokasi, tapi memang demikianlah kenyataannya yang ada didepan mata kita.
Partai politik hanya pandai menjual performa, namun tidak pandai mengemasnya
dengan baik, sehingga semua tipu daya dan tipu muslihatnya terhadap rakyat
sangat mudah untuk dibaca. Kapan partai politik benar-benar butuh sama rakyat,
ya saat mereka membutuhkan dukungan rakyat, namun ketika semua kepentingannya
sudah tercapai, maka kepentingan rakyat pn diabaikan.
Pertarungan
politik di Setgab koalisi layak dicermati, untuk pembelajaran agar kita lebih
cerdas menempatkan diri ditengah kepentingan partai, buat apa kita terlibat
secara emosional dalam melihat prilaku dan sepak terjang mereka, karena hal itu
hanya buang-buang enerji saja. Tidak ada yang bisa kita nilai mana yang salah
dan mana yang benar, setiap sikap dan keputusan politik yang diambil oleh
sebuah partai, itu adalah bagian dari trik mereka memenangkan pertarungan dan
menaikkan posisi tawar mereka dalam pertarungan, dan yang tahu hanya mereka,
kalau pun rakyat menjadi korban dari semua pertikaian tersebut, itu semata
karena rakyat tidak pernah berusaha untuk “Melek” terhadap politik.
Kalau partai
politik dianggap hanya membodohi rakyat, itu semua karena ada yang bisa
dibodohi, coba kalau rakyatnya pintar, tentu tidak akan mudah dibodohi oleh
partai politik. Lima tahun sekali kita disuguhkan sandiwara demokrasi, tapi
dengan senang hati kita nikmati, bahkan hanya dengan lembaran rupiah saja suara
kita dengan mudah mereka beli, tapi begitu mereka menang namun hasil kerja
mereka mengecewakan kita, maka serta merta kita pun mencaci maki mereka dan
lupa kalau suara kita pernah mereka beli.
Jangan juga
pernah berpikir bahwa berpolitik itu harus punya rasa malu dan harga diri,
arena hal yang seperti itu adalah barang langka dalam dunia politik, kalau saja
politisi kita punya rasa malu dan harga diri, maka rakyat Indonesia ini sudah
sejahtera dan sentosa sejaka dulu kala. jangan muluk-muluk berharap pada
baiknya mental dan moral politisi, selama iklim dan sistem berpolitiknya belum
sehat, kadang saya terheran-heran, banyak teman-teman mau memperdebatkan
sesuatu yang mereka pikirkan terlalu serius, sementara orang-orang politiknya
sendiri dalam berpolitik tidaklah serius, tapi kok kita yang mengamati menjadi
emosonal melihat sepak terjang dan prilaku mereka yang memang tidak beradab
tersebut. Amati saja sepak terjang mereka, namun jangan terpancing secara
emosional untuk memperdebatkannya.
1.
2 MAKSUD DAN TUJUAN
Penulisan makalah ini bertujuan untuk
memperoleh gambaran yang jelas dari masalah-masalah yang telah di identifikasi.
Selain itu juga untuk mendapatkan masukan yang kelak dapat dijadikan sebagai
bahan pemikiran dalam memperbaiki kondisi pemerintahan
yang pada saat ini dirasakan banyak yang telah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan masyarakat.
BAB II
PENGUMPULAN DATA
2. 1 JUDUL
PERILAKU POLITISI
PERILAKU POLITISI
2. 2 SUMBER
Data yang dikemukakan dalam Makalah ini diperoleh melalui berbagai berbagai cara :
Data yang dikemukakan dalam Makalah ini diperoleh melalui berbagai berbagai cara :
Pertama,
dengan membaca buku-buku sumber. Kecuali buku, ada juga majalah, koran. Dan melalui media elektronik, berita dan internet.
BAB III
PEMBAHASAN
3. 1 SEBAB PERILAKU MENYIMPANG
POLITISI
- Sikap mental yang tidak sehat
suatu
sikap tidak merasa bersalah/ menyesal atas perbuatannya yang menurut masyarakat
dianggap menyimpang. Contoh : profesi pelacur, maklar kasus, renternir, dll.
- Ketidakharmonisan dalam rumah tangga
disharmonisasi
dalam keluarga seperti Broken Home, salah satu anggota keluarga ada yang
meninggal, dll.
- Pelampiasan rasa kecewa
kegagalan
terhadap suatu yang diinginkan dapat menyebabkan perilaku menyimpang sebagai
bentuk pelarian masalah. Contoh : narkoba, bunuh diri
- Dorongan kebutuhan ekonomi
kemiskinan
dan ketidakpuasan terhadap apa yang dimiliki mendorong orang untuk menyimpang
seperti mencuri, merampok, melacurkan diri.
- Pengaruh lingkungan dan media massa
teman
sepermainan, pergaulan, media cetak dan elektronik mempengaruhi perilaku dan
tindakan individu
- Keinginan untuk dipuji
gaya
hidup glamor, sok kaya, sok modern menyebabkan orang cenderung menyimpang
seperti korupsi, merampok, menjual diri
- Proses belajar menyimpang
interaksi
dengan orang lainyang menyimpang akan mempengaruhi pikiran dan kepribadin untuk
cenderung menyimpang seperti penggunaan obat, genk motor, merokok.
- Ketidaksanggupan menyerap nilai dan norma
ketidaksanggupan
menyerap norma ke dalam kepribadian seseorang disebabkan menjalani proses
sosialisasi yang salah/ tidak sempurna sehingga tidak sanggup menjalankan peran
yang dikehendaki masyarakat.
- Adanya ikatan sosial yang berlainan
identifikasi
diri dengan kelompok mempengaruhi kepribadian. Jika kelompok yang digauli
menyimpang kecenderungan menyimpang lebih besar
- Proses sosialisasi sub kebudayaan menyimpang
suatu
kebudayaan khusus yang normanya bertentangan dengan norma budaya yang dominan.
Perilaku individu dipengaruhi oleh nilai sub kebudayaan masyarakat seperti
tempat tinggal dilingkungan kumuh, dekat dengan kompleks pelacuran
- Kegagalan dalam proses sosialisasi
keluarga
inti maupun keluarga luas bertanggung jawab terhadap penanaman nilai dan norma
pada anak. Kegagalan proses pendidikan dalam keluarga menyebabkan terjadinya
penyimpangan.
3.
2.
1 DEFINISI POLITISI DAN PERILAKU POLITIK
Politisi
adalah nama lain dari “politikus”, itu terjemahan dari bahasa Inggris,
“Politician”, artinya “pelaku politik”, yakni orang-orang yang terlibat
langsung dalam kegiatan politik praktis, seperti pengurus/aktivis partai
politik, para pejabat negara, orang-orang yang duduk di lembaga pemerintahan,
dsb.
Atau juga bisa disebut “Politisi”
itu adalah (Politisi adalah orang
yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan pemerintah, seperti aktivis
parpol, anggota parlemen, menteri, dsb).
Di dalam
kajian psikologi sejak lama Lewin (1965) mengartikan perilaku politik sebagai:
”participation by individual in a group decision-making process…”. Negara
dan bangsa adalah suatu bentuk pengorganisasian individu-manusia dalam
pengelompokan terbesar secara formal, efektif dan teridentifikasikan yang
pernah dikenal dan dihasilkan oleh sejarah peradaban umat manusia hingga saat
ini.
Dengan
demikian, perilaku politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah
perilaku yang menampilkan kegiatan pelibatan dan keterlibatan dalam proses
pengambilan keputusan yang dibuat (oleh dan) bagi kehidupan bangsa dan negara.
Terdapat pula
pandangan bahwa perilaku politik adalah perilaku yang terdapat pada apa yang
kita rumus-artikan sebagai dunia politik dengan segala tingkah-polah yang
terjadi di dalamnya.
Dalam artian
luas, tingkah laku politik merupakan tingkah laku yang akan kita temukan pada
setiap individu manusia, karena saat ini hampir setiap individu manusia
tentulah akan menjadi warganegara dari sesuatu negara dan bangsa. Kata negara
dan bangsa pun saat ini hampir selalu disebutkan sebagai satu kata majemuk:
negara-bangsa (nation state), karena peradaban modern dunia manusia
saat ini memberikan tempat sangat sedikit bagi suatu negara etnik, rasial,
mistis, religi atau agama. Keikusertaan atau ketaksertaan menggunakan hak suara
dalam pemilihan umum dari seseorang warga adalah wujud perilaku politik dalam
pengertian ini. Tentu saja banyak bentuk dan contoh lainnya yang dapat
disusulkan.
Dalam artian
sempit perilaku politik adalah perilaku manusia yang melakukan aktivitas di
dalam lingkungan kehidupan politik (yang ruang lingkupnya bergantung kepada
rumusan dan pengertian yang dibuatkan oleh masyarakat dan lingkungannya). Dalam
pengertian ini, perilaku politik hanyalah perilaku yang ditemukan pada
manusia-manusia yang menjadi insan politik dan terlibat aktif dalam
proses pengambilan keputusan untuk serta oleh negara, seperti: anggota partai,
parlemen, negarawan, politisi, dan lain sebagainya.
Adanya
anggapan banyak ahli bahwa pada hakikatnya manusia adalah zoon politicon (insan
politik) kiranya dapat mengkonvergensikan dua pengertian tersebut lebih
cenderung pada artian perilaku politik dalam artian luas dan bukannya monopoli
semata para politisi dan sejenisnya saja.
3. 2. 2 ETIKA POLITISI
Hampir setiap hari media massa dipenuhi berita skandal para politisi dan
pejabat. Masyarakat jenuh dengan perilaku buruk para elite yang pandai
mempermainkan hukum dan perasaan masyarakat. Pejabat ataupun politisi seperti
mengidap skizofrenia, yaitu ketika berhadapan dengan harta dan takhta mengalami
diskontinuitas dalam berpikir. Penalaran mereka tidak jalan. Di dalam pikiran
mereka yang ada hanya hasrat menginginkan sesuatu yang bukan miliknya. Dalam konteks bangsa saat ini, mereka
berkutat mencari cara untuk membelokkan sebagian anggaran negara ke kantong
pribadi. Banyak wakil rakyat diadili karena korupsi. Demikian juga para
pejabat, tak sedikit pula yang harus menghadapi masalah hukum. Di dalam
praktik, korupsi bukan melulu persoalan sistem, tetapi lebih berkaitan pada
persoalan mentalitas. Koruptor
juga masuk ke dalam ranah yuridis. Mereka membuat hukum mandul. Hukum itu
sendiri dibuat tidak berdaya oleh para koruptor. Kadang-kadang, keadilan tidak
lebih dari soal urusan jual-beli. Artinya, mereka yang berduit bisa membeli.
Akibatnya, peradilan hanya menjadi tontonan tanpa makna karena penuh
kepura-puraan.
Tepatlah ungkapann Joerg Haider mengenai demagogue. Seorang demagogue memiliki kemampuan retorika yang mumpuni. Bahkan, dengan kepicikannya mereka meminjam suara rakyat untuk mengaduk-aduk perasaan warga. Dengan begitu, cara berpikir rakyat mudah diarahkan dan dibentuk sesuai dengan kepentingan sang politikus.
Para demagogue adalah gambaran politisi di negeri ini yang banyak mengabaikan prinsip etis. Maka, tidak salah bila masyarakat menilai politik di sini mengalami krisis moral yang mendorong perilaku koruptif, eksploitatif, manipulatif, dan destruktif. Kenikmatan itu selalu mengorbankan orang lain. Sekalipun sudah dibuat Undang-Undang Antikorupsi dan dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi, koruptor masih leluasa dan tanpa takut beraksi menggerogoti hak orang lain demi kepuasan diri.
Urgensi
Korupsi dan pembiaran terhadap persoalan-persoalan hukum adalah bukti konkret bahwa pemangku belum menginternalisasi prinsip etis sebagai acuan utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Reputasi lebih penting ketimbang integritas. Tidak heran bila elite lihai dalam membangun politik pencitraan. Kecenderungannya, bereaksi secara verbal, namun lambat dalam bertindak. Inilah ciri pemangku yang tidak memiliki sifat-sifat melayani. Padahal, pemegang amanat rakyat sejatinya adalah "pelayan". Mereka harus melayani masyarakat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, mereka ingin dilayani. Persepsi keliru yang muncul di dalam praktik ini harus segera diubah.
Kadang-kadang mereka berdalih melayani rakyat, tetapi yang sebenarnya terjadi malahan mengambil hak rakyat. Para elite sudah waktunya kembali menggagas urgensi politik beretika. Hanya lewat jalan itu pelayanan kepada rakyat yang selama ini bengkok akan diluruskan. Elite partai, wakil rakyat, pejabat, dan pemangku lain harus menjalankan politik yang santun, beretika, dan berintegritas. Dalam bukunya, Magnis Suseno (1987:13) menyatakan bahwa etika berkaitan dengan refleksi moralitas yang berisi sekumpulan norma sebagai pegangan suatu komunitas atau masyarakat sehingga seluruh hidup dan laku manusia tidak merugikan satu sama lain. Oleh karena itu, etika adalah kumpulan nilai-nilai atau asas yang memungkinkan seseorang mengaktualisasikan diri sebagai manusia yang bermartabat dan beradab.
Etika lebih dimaksudkan sebagai ilmu atau suatu sistem yang mengarahkan seseorang dalam menjalankan kewajiban sehingga perilaku atau perbuatannya tidak merugikan kepentingan orang banyak. Melalui prinsip-prinsip etis diharapkan pejabat dan politisi menjadi manusia yang lebih santun dan berintegritas dalam menjalankan amanat rakyat. Berpolitik tanpa prinsip etis tidak ubahnya berperilaku sofistis.
Kaum sofis pandai meyakinkan orang lain atau pendengar dengan mengatur argumentasi yang tidak sah. Celakanya, tidak sedikit di antara kaum sofis yang kerap menguras kantong pendengar sebagai ongkos atau bayaran atas retorita/omong kosong mereka. Coba cermati politisi dan pejabat yang membungkus niat tidak baik dan keburukan mereka dengan argumentasi yang "kelihatannya" rasional. Masyarakat sejak awal memang dibodohi untuk mengafirmasi perilaku buruk politisi seolah-olah baik. Rakyat menerima argumentasi tanpa menyelidiki validitasnya.
Salah dan benar hanya soal bukti empiris. Akibatnya, perbuatan salah menjadi benar sejauh tidak ada bukti empirik yang menyatakan bahwa itu salah. Sebaliknya, tindakan benar bisa menjadi salah karena tidak disertai bukti konkret. Hukum yang terlalu formalistik dan lebih menekankan aspek prosedural - yaitu kepastiannya dibangun atas dasar fakta dan bukti - memiliki banyak celah yang dengan mudah dimanfaatkan para tersangka untuk meloloskan diri dari jeratan.
Penerapan prinsip-prinsip etis dalam berpolitik semakin mendesak agar muncul kesantunan bernegara dan hadir elite-elite yang berintegritas. Dengan begitu, mereka memahami berperilaku yang seharusnya. Ini harus menjadi refleksi para elite agar mampu mengoptimalkan diri di dalam pelayanan sebagai pejabat atau wakil rakyat.
Tepatlah ungkapann Joerg Haider mengenai demagogue. Seorang demagogue memiliki kemampuan retorika yang mumpuni. Bahkan, dengan kepicikannya mereka meminjam suara rakyat untuk mengaduk-aduk perasaan warga. Dengan begitu, cara berpikir rakyat mudah diarahkan dan dibentuk sesuai dengan kepentingan sang politikus.
Para demagogue adalah gambaran politisi di negeri ini yang banyak mengabaikan prinsip etis. Maka, tidak salah bila masyarakat menilai politik di sini mengalami krisis moral yang mendorong perilaku koruptif, eksploitatif, manipulatif, dan destruktif. Kenikmatan itu selalu mengorbankan orang lain. Sekalipun sudah dibuat Undang-Undang Antikorupsi dan dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi, koruptor masih leluasa dan tanpa takut beraksi menggerogoti hak orang lain demi kepuasan diri.
Urgensi
Korupsi dan pembiaran terhadap persoalan-persoalan hukum adalah bukti konkret bahwa pemangku belum menginternalisasi prinsip etis sebagai acuan utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Reputasi lebih penting ketimbang integritas. Tidak heran bila elite lihai dalam membangun politik pencitraan. Kecenderungannya, bereaksi secara verbal, namun lambat dalam bertindak. Inilah ciri pemangku yang tidak memiliki sifat-sifat melayani. Padahal, pemegang amanat rakyat sejatinya adalah "pelayan". Mereka harus melayani masyarakat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, mereka ingin dilayani. Persepsi keliru yang muncul di dalam praktik ini harus segera diubah.
Kadang-kadang mereka berdalih melayani rakyat, tetapi yang sebenarnya terjadi malahan mengambil hak rakyat. Para elite sudah waktunya kembali menggagas urgensi politik beretika. Hanya lewat jalan itu pelayanan kepada rakyat yang selama ini bengkok akan diluruskan. Elite partai, wakil rakyat, pejabat, dan pemangku lain harus menjalankan politik yang santun, beretika, dan berintegritas. Dalam bukunya, Magnis Suseno (1987:13) menyatakan bahwa etika berkaitan dengan refleksi moralitas yang berisi sekumpulan norma sebagai pegangan suatu komunitas atau masyarakat sehingga seluruh hidup dan laku manusia tidak merugikan satu sama lain. Oleh karena itu, etika adalah kumpulan nilai-nilai atau asas yang memungkinkan seseorang mengaktualisasikan diri sebagai manusia yang bermartabat dan beradab.
Etika lebih dimaksudkan sebagai ilmu atau suatu sistem yang mengarahkan seseorang dalam menjalankan kewajiban sehingga perilaku atau perbuatannya tidak merugikan kepentingan orang banyak. Melalui prinsip-prinsip etis diharapkan pejabat dan politisi menjadi manusia yang lebih santun dan berintegritas dalam menjalankan amanat rakyat. Berpolitik tanpa prinsip etis tidak ubahnya berperilaku sofistis.
Kaum sofis pandai meyakinkan orang lain atau pendengar dengan mengatur argumentasi yang tidak sah. Celakanya, tidak sedikit di antara kaum sofis yang kerap menguras kantong pendengar sebagai ongkos atau bayaran atas retorita/omong kosong mereka. Coba cermati politisi dan pejabat yang membungkus niat tidak baik dan keburukan mereka dengan argumentasi yang "kelihatannya" rasional. Masyarakat sejak awal memang dibodohi untuk mengafirmasi perilaku buruk politisi seolah-olah baik. Rakyat menerima argumentasi tanpa menyelidiki validitasnya.
Salah dan benar hanya soal bukti empiris. Akibatnya, perbuatan salah menjadi benar sejauh tidak ada bukti empirik yang menyatakan bahwa itu salah. Sebaliknya, tindakan benar bisa menjadi salah karena tidak disertai bukti konkret. Hukum yang terlalu formalistik dan lebih menekankan aspek prosedural - yaitu kepastiannya dibangun atas dasar fakta dan bukti - memiliki banyak celah yang dengan mudah dimanfaatkan para tersangka untuk meloloskan diri dari jeratan.
Penerapan prinsip-prinsip etis dalam berpolitik semakin mendesak agar muncul kesantunan bernegara dan hadir elite-elite yang berintegritas. Dengan begitu, mereka memahami berperilaku yang seharusnya. Ini harus menjadi refleksi para elite agar mampu mengoptimalkan diri di dalam pelayanan sebagai pejabat atau wakil rakyat.
3. 2. 3 PERILAKU BURUK POLITISI
Karena
perilaku politik merupakan bagian dari perilaku sosial, dan perilaku sosial
sangat dipengaruhi oleh sistem sosial, Zimmerman dan Pollner (1970) merumuskan
bahwa: Perilaku politik= Fungsi (Sistem Sosial). Namun, para ahli psikologi
yang berorientasikan Individual beranggapan bahwa karena unsur individu dan
keunikannya lebih kuat pengaruhnya terhadap perilaku individu dibanding
pengaruh unsur sosialnya; perilaku politik seseorang perlu lebih memberikan
perhatian pada aspek-aspek yang terdapat pada dirinya dalam berperilaku politik
itu.
Pandangan-pandangan
di atas perlu digaris-bawahi dalam menelusuri pengertian dan dinamika
terjadinya perilaku politik menyimpang.
Dalam
pemahaman umum, psikologi mengaitkan unsur kesehatan mental dalam merumuskan
dan memahami tingkah-laku menyimpang sebagai tingkah-laku yang dirasakan
sebagai mengganggu dirinya (complain) atau mengganggu lingkungan atau
orang lain (sign atau symptom).
Dengan
demikian, perilaku politik menyimpang dapat diartikan sebagai perilaku politik
yang menimbulkan gangguan mental bagi dirinya sendiri atau orang lain; atau
perilaku politik yang dirasakan sebagai gangguan atau mengganggu diri sendiri
atau orang lain. Perilaku politik korupsi, kolusi, nepotisme jelas merupakan
perilaku menyimpang karena dirasakan sebagai gangguan atau menimbulkan gangguan
pada orang lain; bukan semata-mata karena bertentangan atau melawan hukum.
Hukum memang dibuat untuk memungkinkan diberikannya punishment terhadap
sesuatu yang menimbulkan gangguan psikis maupun fisik terhadap manusia. Reward
and punishment dikenal dalam piskologi sebagai instrumen yang dibutuhkan
dalam proses pembentukan tingkah laku dan kepribadian.
Perilaku
politik menyimpang juga dirasakan sebagai gangguan oleh yang bersangkutan
sendiri karena menimbulkan dampak tekanan (stress), tension, maladjustment,
dan lain sebagainya, terutama karena reaksi diri dan lingkungan terhadapa
perilakunya tersebut. Suatu proses rekrutmen yang keliru dalam kepemimpinan
partai sehingga menempatkan seseorang berkecerdasan rendah sebagai pimpinan
partai, sementara masalah politik yang dihadapinya memerlukan kecerdasan tinggi
untuk mampu meyakinkan masyarakat terhadap gagasan dan keinginan partainya;
akan mengakibatkannya mengalami gangguan psikis karena ketakmampuannya itu. Di
lain pihak masyarakat akan merasa terganggu pula karena masalah yang
dihadapinya tidak mampu diatasi dengan cerdas dan memadai sehingga berakibat
penderitaan padanya.
3.
2. 4 PERILAKU POLITISI YANG BAIK
Joko Widodo
menjadi sosok teladan yang patut ditiru pejabat publik lainnya di Indonesia,
bukan malah tindakan Jokowi yang memiliki integritas tinggi dan moralitas yang
baik terhadap rakyatnya, itu sebaliknya dicibir pejabat lainnya, bahkan sampai
dihina, dibodoh-bodohkan, apalagi dikatakan untuk pencitraan. Misal, tindakan
Jokowi menggunakan mobil dinas dari hasil karya anak bangsa Ini adalah contoh
nyata, bahwa dia mencintai produk Indonesia, bukan munafik seperti pejabat negara
lainnya. Jokowi menunjukkan integritasnya bahwa setiap pernyataan yang muuncul
dari seorang pejabat negara harus sama dengan aksi nyata di lapangan.
Sosok Jokowi
ini dapat membawa perubahan bagi bangsa Indonesia, di tengah para pemimpin
bangsa yang hidup dalam hedonisme dan materialisme. Sifat-sifat dan karakter
kepemimpinan Jokowi harus dijadikan contoh bagi para pemimpin bangsa Indonersia
lainnya. Kepemimpinan model Jokowi ini sangat didambakan seluruh masyarakat
Indonesia, sekaligus memunculkan harapan bahwa ternyata di Indonesia masih ada
sosok pemimpin yang bisa dipercaya untuk memangku jabatan secara amanah dan
jujur. Kini Jokowi menjadi tokoh dambaan rakyat yang mengharap perubahan.
Jokowi seorang
birokrat yang kreatif, responsif, merakyat dan tentu saja disenangi masyarakat.
Bagi masyarakat kota Solo sendiri, kredibilitas dan kapabilitas Jokowi sudah
tidak mereka ragukan lagi. Sebab Jokowi sudah kedua kalinya dipilih sebagai
Walikota Solo. Yang signifikan dari keterpilihannya yaitu suara rakyat
Solo yang diberikan kepada Jokowi dalam Pilkada periode kedua, nyaris sempurna.
Yaitu mencapai 96%.
Sorotan
terhadap Jokowi cukup fenomenal. Sorotan lebih banyak bersifat apresiasi. Bukan
hujatan. Sorotan tidak lagi menyindir para pejabat pemerintah yang gemar
melakukan korupsi tetapi sekadar mengatakan, tirulah cara Walikota Solo.
Dampak dari
apresiasi itu, Jokowi sangat layak menduduki jabatan yang lebih tinggi semisal
menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Seninya, walau pun Jokowi diuji,
disanjung dan dianggap sebagai sosok yang mampu merestorasi Jakarta sebagai
ibukota NKRI, tetapi Jokowi tetap merendah. Jokowi adalah potret pemimpin masa kini yang
tidak membayar media untuk pencitraannya.
Tapi apa pun
sorotan dan apresiasi terhadap Jokowi, substansinya, adalah rakyat Indonesia
saat ini merasakan adanya kekosongan pemimpin yang bisa diteladani. Apresiasi
terhadap Jokowi merupakan potret paradoksal dari banyak kejadian di tanah air.
Lihat saja di
Papua, Papua Barat, Sampang dan Kaimantan Tengah, rumah para pemimpin (Gubernur
dan Bupati) di daerah itu dibakar massa secara beramai-ramai. Tragisnya tidak
ada yang membela para pemimpin itu. Aparatur kepolisian yang seharusnya menjaga
ketertiban masyarakat, tidak mampu mencegah emosi massa yang berbondong-bondong
membakar rumah para pemimpin di daerah itu.
Sorotan
terhadap Jokowi terjadi di saat para pemimpin formal baik yang ada di
eksekutif, legislatif dan yudikatif, terus berlomba melakukan korupsi,
pembohongan kepada publik dan memprioritaskan kepentingan pribadi.
Pemimpin yang ada di tingkat nasional mulai dari Presiden, tidak lagi dianggap
sebagai tokoh yang bisa diteladani.
Semakin banyak
Indonesia memiliki tokoh fenomenal seperti Jokowi, semakin baik bagi masa depan
bangsa. Sebab kelak, ketika Indonesia harus mencari dan memilih pemimpin, tidak
akan ada kesulitan. Indonesia bisa memilih pemimpin yang terbaik di antara yang
terbaik. Bukan yang terbaik di antara yang terburuk. Indonesia perlu stok
pemimpin yang kreatif dan dicintai rakyat seperti Jokowi.
Benar apa yang
dikatakan oleh Syahrul Kirom, salah seorang mahasiswa alumnus Program Master
Filsafat, UGM, bahwa bangsa Indonesia saat ini memang telah mengalami krisis
kepemimpinan, krisis teladan yang baik dan miskin moral para pejabat negaranya.
Mereka banyak menggunakan fasilitas negera, untuk kehidupan yang mewah demi
memenuhi hawa nafsu dan keinginannya. Kebanyakan pejabat negara tidak mampu
mengontrol diri dan terjerumus ke gaya hidup mewah. Sikap sederhana mulai
hilang dalam nalar pikiran pejabat publik.
Krisis moral
itu muncul akibat kejahatan yang dilakukan pemimpin bangsa. Mereka memahami
bahwa kejahatan seperti korupsi, perampokan dan peristiwa amoral lainnya telah
dianggap biasa. Hati nurani manusia seolah-olah tidak digunakan, hati nurani
telah mati. Padahal tindakan manusia itu telah menyalahi kodrat dan tatanan
normatif dengan nilai-nilai kemanusiaan. Krisis moral melanda pemimpin bangsa
seperti praktik ketidakjujuran atau kebohongan publik dan praktik korupsi,
melainkan juga sebagai upaya mengikis sikap opurtunis, krisis kepercayaan yang
sesungguhnya telah menghancurkan peradaban bangsa Indonesia.
Praktik
korupsi sampai sekarang ini masih terus berjalan, mulai dari dilakukan menteri,
gubernur, bupati, walikota, anggota DPR/DPRD,
pejabat birokrasi, pejabat perbankan, kepabeanan dan pegawai pajak beramai
ramai melakukan korupsi. Itu menunjukkan adanya dominasi pertimbangan yang
tidak etis di kalangan pejabat. Degradasi moral telah melanda pemimpin bangsa,
karena mereka tidak mampu menjalankan prinsip-prinsip kejujuran dan tidak
memiliki integritas moral yang tinggi.
Krisis keteladanan,
pejabat negara biasanya hanya berpidato secara normatif melalui
pernyataan-pernyataan yang tanpa makna. Pejabat publik tidak pernah turun ke
lapangan melihat kondisi nyata penderitaan dan kemiskinan rakyat.
Jokowi adalah
walikota Solo yang telah memberikan contoh dalam kinerja untuk turun langsung
di hadapan rakyatnya dan berdialog untuk mendengarkan keluh kesah rakyatnya,
sehingga bisa membuat kebijakan yang langsung menyentuh kepentingan mereka.
Dalam konteks
persoalan bangsa Indonesia, tentang kekuasaan yang sudah semestinya digunakan
untuk mengabdi kepada rakyat Indonesia. Ini sebenarnya panggilan hati nurani
pemimpin. Akan tetapi, hati nurani telah diputarbalikkan. Manusia sering kali
menyalahgunakan kekuasaan hanya untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya.
Hal ini tentunya melanggar dari suara hati, dengan begitu hati nurani berperan
dalam menuntut bagaimana manusia berpikir dalam mengambil tindakan yang baik
dan buruk. Hati nurani adalah sumber kewajiban yang menuntut manusia ke jalan
kebenaran dan kebaikan.
Perilaku baik dalam bentuk
kesederhanaan, kejujuran, kedisiplinan telah dicontohkan oleh Jokowi sebagai
pejabat publik yang penuh dengan nilai-nilai moralitas,
memperhatikan betul nasib rakyatnya demi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh
kepentingan rakyat Indonesia. Dengan demikian, cara dan sistem kinerja yang
contohkan Jokowi ini adalah upaya membangun moralitas dan kesederhanaan dari
seorang pejabat pejabat. Sangat baik jika apa yang dilakukan Jokowi dalam
menjalankan kinerjanya bisa diwujudkan oleh pejabat negara lainnya.
Semoga saja
dengan munculnya pejabat atau pemimpin daerah seperti Jokowi, dapat menyadarkan
semua pihak untuk melakukan restrospeksi. Harapan yang lebih tinggi, semoga
saja pemimpin sekaliber Jokowi dapat lahir di berbagai tempat di Indonesia.
3. 2. 5 SOLUSI AGAR PERILAKU POLITISI BAIK
1. Tawadlu dalam berdemokrasi
Tawadlu’ adalah salah satu ajaran
Islam dalam bermasyarakat. Sikap ini sering diidentikkan dengan sikap rendah
hati, tapi bukan rendah diri. Tawadlu adalam kebalikan dari takabur dan
kesombongan. Jokowi selalu menunjukkan kita sikap tawadlu, setidaknya selama
berkampanye. Jokowi selalu berkata, kita ini orang kecil yang berhadapan dengan
para raksasa. Ketika memenangkan quick count, Jokowi menyampaikan
permintaan maaf kepada calon petahana, hal yang mungkin tidak harus
dilakukannya karena semua yang dia lakukan masih dalam koridor yang sah.
2. Keburukan tidak perlu dibalas
dengan keburukan
Itulah sikap Jokowi ketika diserang
dengan isu SARA oleh saingan politiknya. Jokowi menanggapi isu itu dengan
memperlihatkan sikap bahwa dirinya adalah orang yang konsisten dengan agamanya
dan sama sekali tidak punya niat buruk terhadap agama. Jokowi tidak melawan
serangan isu SARA dengan statemen-statemen yang bisa memperkeruh suasana. Yang
lebih menarik lagi, Jokowi mampu meredam pendukungya untuk tidak melawan
serangan isu SARA dengan tindakan ceroboh yang mungkin bisa menjadi counter
attack terhadap dirinya.
Sebenarnya serangan isu SARA ini
memang tidak tertuju secara khusus kepada dirinya yang muslim, namun kepada
wakilnya Ahok yang non muslim. Isu yang dihembuskan cukup keras, seperti jika
Jokowi menang Jakarta akan dijadikan pusat kristenisasi, pasangan Jokowi
menerima sumbangan dana besar dari Vatikan, pemimpin non muslim tidak layak
memimpin wilayah yang mayoritas muslim dll. Isu itu disebarkan melalui berbagai
media jejaring sosia, selebaran dan sms bahkan di kalangan terpelajar
sekalipun. Nyatanya dengan tidak mengkonter isu tersebut dengan
statemen-statemen ceroboh, justru menjadikan isu tersebut secara alami dinilai
negatif oleh masyarakat. Ini pelajaran luar biasa, bagi yang mencoba mengangkat
kembali isu SARA dalam percaturan politik negeri ini.
3. No to political arrogances
Pendidikan agar kita berpotik yang
santun tanpa arogansi sangat kita rasakan selama proses kampanye pasangan
Jokowi berlangsung. Sepertinya ini juga tercermin dari para pendukungnya,
meskipun kita tahu mayoritas pendukungnya adalah dari simpatisan PDI
Perjuangan. Selama ini paradigma kita tentang simpatisan partai berlambang
kepala banteng ini adalah arogansi dan kekerasan. Namun sangat luar biasa,
ketika mereka berkampanye di bawah komando Jokowi, mereka berubah total menjadi
simpatisan yang santun dan memperhatikan rakyat kecil. Justru kita menyaksikan
arogansi dan sikap tidak santun dari simpatisan partai-partai yang mengusung
pesaingnya.
4. Pemimpin yang baik adalah yang
bersahaja
Selama ini yang kita saksikan dari
para politisi kita adalah sikap hobby glamor, bermewah-mewahan dan seperti
berperilaku layaknya para penghuni menara gading. Jokowi telah menunjukkan kita
sosok pemimpin yang bersahaja, mau naik kendaraan umum, makan makanan rakyat
kecil, memakai pakaian yang biasa dipakai rakyat kecil. Itulah sejatinya
sikap pemimpin yang benar, yang bersahaja dan tidak menunjukkan kepada
rakyatnya sikap glamor dan mewah-mewahan, sementara masih banyak rakyat yang
menderita terbelenggu kemiskinan. Alangkah baiknya sekiranya anggota DPR kita
yang suka berfoya-foya, jalan-jalan dengan uang rakyat, mau memahami pelajaran
ini dan mengamalkannya.
5. No to politik uang
Pelajaran penting yang juga
ditunjukkan Jokowi kepada kita adalah bahwa politik uang adalah perilaku
politik yang buruk dan berbahaya. Kita semua tahu di negeri kita, politik uang
hampir merupakan hal yang biasa. Mulai tingkat pemilihan kepada desa, politik
uang ini selalu kita saksikan. Penyakit ini tidak hanya menjangkiti para
politisi saja, tapi juga rakyat kita. Masih banyak rakyat kita yang tahunya
memilih seseorang untuk menjadi pajabat publik manakala ada uang. Terkadang
politisinya sudah siap menghindari politik uang, tapi budaya politik di
masyarakat akhirnya memaksa mereka melakukan itu. Itu mirip lingkaran rantai
baja yang sulit diputuskan untuk menghentikan politik uang ini.
Jokowi dan Ahok telah menunjukkan
kepada kita semua, bahwa tradisi politik buruk yang ada di masyarakat
kita tersebut ternyata bisa dipatahkan. Without political money
is possible now. Jokowi mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa politisi
bisa mengikuti pemilihan umum secara bijak, tanpa memakai cara kotor
politik uang. Kalau di DKI itu bisa terwujud, selayaknya kita semua mulai
membudayakan politik tanpa uang dalam pemilukada yang lain. Masyarakat juga
harus mulai belajar bahwa politik uang ini hanya akan menghasilkan para
pemimpin yang korup karena uang yang mereka keluarkan untuk membeli suara
selama pemilihan, harus mereka kembalikan ketika menduduki jabatan. Kalau gaji
dan tunjangan jabatan yang didudukinya ternyata tidak mencukupi untuk membayar
kembali biaya tadi, maka satu-satunya jalan adalah melalui korupsi.
6. Dalam demokrasi, pemimpin adalah
palayan rakyat
Satu pesan penting yang berhasil
disampaikan oleh Jokowi selama kampanye adalah bahwa pemimpin dalam konteks
demokrasi adalah pelayan rakyat. Ini luar biasa, karena berseberangan dengan
paradigma kepemimpinan yang telah mengakar di masyarakat kita yang cenderung
feodal. Kita menyaksikan dan merasakan bahwa sangat sulit melakukan pergeseran
makna pemimpin dari yang dilayani menjadi yang melayani. Sudah lama reformasi
birokrasi mencoba merubah paradigma tersebut, namun belum membuah hasil yang
signifikan. Kita masih sering melihat para pejabat tinggi yang berperilaku bak
raja diraja, minta dihormati dan dilayani. Jokowi mendidik kita bahwa dalam
sistem demokrasi, pemimpin digaji dari uang rakyat, maka tugasnya adalah
melayani rakyat, mensejahterakan rakyat dan memperjuangkan kepentingan
rakyat. Bukan kepentingan pribadinya dan kepentingan kelompoknya.
7. Jangan Mubazir dalam berkampanye
Mubazir, pemborosan dan hura-hura
adalah sifat tercela. Agama Islam mengajarkan itu. Jokowi mendidik kita untuk
merubah perilaku mubazir dan pemborosan dalam berkampanye dengan menghindari
kampanye dengan membuat baleho, spanduk dan attribut kampanye yang
sepesifik dengannya. Sebaliknya Jokowi mengganti segala attribut tadi dengan
baju kotak-kotak tanpa nama dan gambar. Jokowi juga menghindari kampanye
melalui panggung dengan parade orasi dan hiburan yang menghabiskan biaya tidak
sedikit.
Ini sebuah pendidikan dari seorang
yang sangat cerdas berpolitik agar kita dan para politisi mulai meninggalkan
budaya kampanye hura-hura dan berbiaya mahal. Selama ini yang kita
pahami, kampanye massa adalah seperti itu membuat baleho, spanduk, kaos
bergambar calon dan attribut lainnya yang menghabiskan biaya tidak sedikit dan
menjadi sampah setelah masa kampanye berakhir. Dengan memakai baju kotak-kotak,
itu akan tetap bisa dipakai sebagai pakaian sehari-sehari karena tanpa tanda
attribut. Dipakai ke masjid pun boleh juga karena tidak ada gambar-gambarnya.
Jadi ada manfaat riel yang didapat oleh yang membelinya atau
menggunakannya.
BAB IV
PENUTUP
4.
1 KESIMPULAN
Perilaku politik tiap
individu berbeda-beda berdasarkan faktor yang mempenngaruhinya dan lingkungan
tempat individu itu berada . Partisipasi politik dari masing-masing individu
sangat diperlukan dalam menunjang kegiatan politik ditempatnya tnggal .
Tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik didasari oleh banyak faktor .
4.
2 SARAN
·
Para politisi harus mempunyai
perilaku yang baik, tidak mementingkan kepentingan pribadi, melainkan
kepentingan rakyat yang telah memilihnya.
·
Tidak sombong dan angkuh bersikap
merakyat dan membela rakyat kecil
·
Bijaksana dalam mengambil setiap
keputusan yang ada dan mementingkan untuk tujuan rakyat
BAB V
REFRENSI
http://ariyantiratna.blog.fisip.uns.ac.id/2010/12/14/perilaku-dan-partisipasi-politik/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar